Implementasikan UU Satu Data Indonesia, Menkomdigi Pastikan Warga Tak Perlu Serahkan Data Berulang

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan penerapan Undang-Undang Satu Data Indonesia akan mengintegrasikan sistem informasi lintas kementerian. Melalui standardisasi ini, masyarakat tidak perlu lagi menyerahkan dokumen administrasi secara berulang saat mengakses layanan publik  

Jakarta, DWS Update – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga melalui implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI). Kebijakan tersebut dirancang untuk menyederhanakan birokrasi digital sehingga masyarakat tidak perlu lagi menyerahkan dokumen maupun data pribadi secara berulang kali kepada instansi yang berbeda saat mengurus layanan publik.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, yang dikutip pada Jumat (6/11/2026), menjelaskan bahwa keterhubungan data antarinstansi merupakan salah satu tugas prioritas kementeriannya saat ini. Agar pertukaran data dapat berjalan optimal, pemerintah menekankan pentingnya kesamaan standar teknis di seluruh lembaga.

“Tanpa standardisasi antarkementerian dan lembaga dalam pertukaran data, interoperabilitas tidak akan dapat dilakukan dengan baik. Karena itu, kesamaan standar menjadi hal yang sangat penting,” ujar Meutya.

Meutya menambahkan bahwa selain memudahkan akses layanan bagi warga, sistem Satu Data Indonesia juga menuntut adanya keterlacakan (traceability) dalam setiap pemanfaatan informasi agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurutnya, kedaulatan data negara diwujudkan melalui pengaturan hak akses yang ketat, pembatasan tujuan penggunaan, serta pengamanan infrastruktur digital.

Lebih lanjut, Kemkomdigi memastikan bahwa penyatuan tata kelola data pemerintah ini tetap menempatkan pelindungan privasi warga negara sebagai prioritas utama. Implementasi UU SDI yang sebelumnya telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI tersebut dijalankan secara selaras dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sumber: Kompas.com, InfoPublik (Siaran Pers Komdigi), Sambas Times, Lensa Hukum